'Matinya' Kedaulatan Rakyat Indonesia Disorot Dunia

Nama: Ratih Gustiana Agmer

NPM / Kelas   : 170110130081 / A

Mata kuliah     : Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia

Pengertian kedaulatan rakyat

·         Kedaulatan Rakyat. Teori ini lahir dari reaksi pada kedaulatan raja. Yang menjadi bapak dari ajaran ini adalah JJ. Rousseau yang pada akhirnya teori ini menjadi inspirasi Revolusi Perancis. Teori kedaulatan rakyat ini sebagai cikal bakal dari ajaran demokrasi. Sebagai pelopor teori ini adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Menurut beliau bahwa raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu. Itu sebabnya Rosseau dianggap sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat. Teori ini menjadi inspirasi banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa trend dan simbol abad 20 adalah tentang kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun lembaga perwakilan. Tetapi karena pada saat dilahirkan teori ini banyak negara yang masih menganut sistem monarki, maka yang berkuasa adalah raja atau pemerintah. Bilamana pemerintah ini melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah itu. Kedaulatan rakyat ini, didasarkan pada kehendak umum yang disebut “volonte generale” oleh Rousseau. Apabila Raja memerintah hanya sebagai wakil, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu.
Read more: http://www.pustakasekolah.com/pengertian-teori-kedaulatan.html#ixzz3FKsWllzf

·         Prinsip kedaulatan di indonesia adalah kedualatan rakyat dalam kerangka negara hukum. Kedaulatan rakyat demikian ini menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya. Berdasarkan hukum positif yang adil. Mengapa kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan dalam kerangka negara hukum ? Setidaknya ada empat alasan. Keempat alasan itu meliputi :

1)  Kepastian hukum. Maksudnya, negara perlu menegakkan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum ini penting agar warga negara dapat merencanakan kehidupan dan masa depannya secara jelas.

2)  Perlakuan yang sama. Maksudnya, adanya hukum menjadikan warga negara diperlakuakan menurut tolok ukur objektif dan sama. Tolok ukur itu adalah hukum. Dengan demikian, negara memperlakuakan semua warga negara secara sama, yaiyu berdasarkan hukum yang berlaku.

3)  legitimasi demokrarif. Maksudnya, kekuasaan negara senantiasa digunakan berdasarkan persetujuan warga negara dan berada dalam pengawasan mereka. Dengan demikian, semua undang-undang harus disetujui oleh parlemen yang anggotranya dipilih oleh warga negara.

4)  Tuntutan akal budi. Maksudnya, kehidupan masyarakat harus ditata secara masuk akal. Dalam hal ini, yang masuk akal adalah jika masyarakat ditata dengan menggunakan hukum, bukan melalui pemaksaan oleh penguasa. Sebab, manusia bukan binatang. Manusia punya kemampuan bertanggung jawab. Pemaksaan hanya bisa diterima sejauh seseorang bertindak secara tidak bertanggung jawab, sesuai hukum yang berlaku.

Sumber: http://pkn-8d-19.blogspot.com/2011/01/pengertian-dan-kedaulatan-rakyat.html

'Matinya' Kedaulatan Rakyat Indonesia Disorot Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Jumat 26 September 2014 pukul 02.00 dini hari, sebuah keputusan mahapenting dikeluarkan DPR lewat RUU Pilkada: mengembalikan pemilihan kepala daerah -- gubernur, walikota, bupati -- ke para legislator. Mengambil hak itu dari rakyat yang sebelumnya bisa memilih langsung pemimpinnya.

Isu-Isu Publik Yang Merusak Kedaulatan Rakyat

NAMA           : INSANY NURHAKIM

NPM               : 170110130037

                                                           

            Indonesia adalah negara yang saat ini mengalamikrisis kedaulatan. Dalam satu dasawarsa ini, Indonesia sering dihadapkan dengan masalah-masalah kedaulatan negara. Dan, dewasa ini isu tersebut semakin mengemuka. Beberapa masalah yang mengencam kedaulatan Indonesia antara lain :

A.    Kedaulatan dan Ancaman Globalisasi

A.

            Apa yang membimbangkan pada masa kini ialah berkenaan dengan ancaman globalisasi. Dunia mengalami gelombang perubahan yang ketara dalam dimensi persekitaran ekonomi maupun sosio-politik. Konsep globalisasi agak sukar ditakrifkan terutamanaya dari segi kandungan ideologinya. Globalisasi merupakan suatu fenomena yang multidimensi yang banyak dipengaruhi oleh lanskap kapitalisme, satu konotasi idealisme yang telah lama wujud sejak berkembanganya era teknologi penciptaan terutamanya dalam aspek pelayaran sekitar abad ke-14 yang membawa kepada implikasi kolonialisme. Perkembangan yang pesat dalam pasaran bebas akhirnya membawa kepada system pengeluaran global pada pertengahan abad ke-20 yang memperlihatkan pengeluaran dalam kapasiti yang besar didominasi oleh perbadanan internasional.

            Antara perubahan yang penting dalam fasa kedua ini adalah impak globalisasi dalam konteks negara bangsa (nation-states). Secara umumnya, ungkapan globalisasi tidak mempunyai beda dengan terma non-kolonialisme yang bersifat ‘menjajah’ dalam konsep yang baru. Apayang membimbangkan, globalisasi merupakan satu angenda pensejagatan manusia mengikut terma dan norma kebaratan yang tiada batasan. Bangsa yang lemah dalam mentaldanspiritual akan mudah terjerumus dalm kancah kebinasaan. Manusia tiada lagi nilai-nilai kesatuan dan kepribadian yang tinggi. Signifikasinya membawa kepada kelenyapan ketamaduan sebuah bangsa dan negara.

Isu-Isu Publik Yang Mengancam Kedaulatan Rakyat

Nama : Erdi Rusman

NPM : 10110130007

Tugas Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia

Isu-isu yang mengancam kedaulatan rakyat

1.      Kondisi Pangan di Indonesia

Tidak berlebihan jika ironi defisit pangan yang melanda negara agraris ini dikatakan bakal mengancam ketahanan nasional, yang pada akhirnya mengancam kedaulatan negara.

Bergantung pada pangan pada negara lain sama saja menggadaikan kedaulatan republik ini pada bangsa lain. Indonesia bisa saja tidak mampu bersikap independen, manakala negara eksportir pangan pada suatu saat menekan atau memaksakan kehendaknya pada pemerintah.

Selain itu juga, isu defisit pangan atau terancamnya kedaulatan pangan rupanya malah menjadi komoditas politik, yang seperti biasa, dibiarkan terkatung-katung, mengambang, dan bertele-tele, tanpa solusi nyata yang signifikan.

Elite politik maupun pemerintah sepertinya menjadikan persoalan pangan ini menjadi lahan untuk mencuri simpati publik. Pemerintah berusaha menjadikan kebutuhan pangan sebagai “bargaining” kepada rakyat sekaligus menunjukkan kekuasaannya dalam mengatur pemenuhan isi perut rakyat.

Solusi

Sebenarnya, bila dibuat sederhana dan praktis, kekurangan bahan pangan bagi penduduk sendiri, dan melambungnya kebutuhan impor pangan menunjukkan penurunan produktivitas pertanian pangan dari dalam negeri. Solusi termudah, dan yang tidak pernah secara serius dilakukan pemerintah adalah menambah produktivitas pangan. Caranya, yang utama adalah menambah luas lahan produktif bagi tanaman pangan.

Demokrasi Saat ini yang Membuang Kedaulatan Rakyat

Nama : Amalia Fitriani

NPM : 170110130083

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara- A

Tugas Mata Kuliah : Sistem Administrasi Negara Indonesia

Demokrasi Saat ini yang Membuang Kedaulatan Rakyat

             Demokrasi pancasila dalam memainkan perannya tidak jarang menelantarkan rakyat. Karena ada banyaknya persoalan yang sulit dipecahkan. Masalah-masalah yang terjadi adalah:

• Peran rakyat miskin semakin tertinggal. Terjadi banyak penggusuran, dan layanan publik yang sulit dijangkau karena biaya yang mahal.

• Penyingkiran rakyat miskin karena demokrasi di kuasai oleh kaum kaya raya

              Peran rakyat miskin semakin tertinggal. Terjadi banyak penggusuran, dan layanan publik yang sulit dijangkau karena biaya yang mahal.

               Yang pertama dimana peran rakyat miskin makin tertinggal. Dimana sering terjadi penggusuran di negeri ini. Pada saat sekarang sering kita saksikan penguasa yang senang melakukan penggusuran terhadap rakyat kecil. Awal-awalnya mereka melakukan penggusuran itu untuk ketertiban dan keamanan. Namun lama-kelamaan penggusuran yang dilakukan mulai tampak motif ekonominya. Pemerintah lebih memilih memberikan lahan kepada penguasa untuk membangun Mall dari pada memberikan tempat bagi berdagang untuk pedagang kaki lima yang mereka itu adalah rakyat kecil, yang pereknomiannya bergantung hanya dari situ. Pemerintah lebih memilih membangun stadion olah raga yang megah dan luas daripada memperbaiki jalan kampung yang menjadi akses pereknomian bagi rakyat. Pemerintah juga saat ini memberikan izin untuk pembuatan gedung DPR dengan dana triliunan sementara masih banyak rakyat miskin dinegeri ini. Meskipun banyak rakyat yang menolak, namun pemerintah tetap menjalankan aksinya. Mereka tidak menghiraukan peran rakyat.