Program Kredit Usaha Rakyat

Essay Mengenai Kredit Usaha Rakyat

(Tugas Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia)

Anggota          : Tiesya Anindita N.P                170110130046

                          Selly Septianie Dewi             170110130058

                          Qintan Sekararum H             170110130068

                          Rifani Irna Putri                    170110130069

                          Raksa Firdani                        170110130090

            Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal dari bank sepenuhnya. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri. Program ini diluncurkan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

            KUR penah mendapatlan apresiasi masyarakat internasional dan diadopsi menjadi best practise penanggulangan kemiskinan di negara-negara berkembang, mengingat sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2007, total kredit mikro yang dialirkan ke masyarakat utamanya UMKM telah mencapai Rp 87 triliun. Landasan hukum yang mendasari program KUR diantaranya PP No.2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, Inpres No.6 Tahun 2007, tanggal 8 Maret 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil Pemberdayaan UMKM-K guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.5 Tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK dsb. Dengan adanya landasan hukum tersebut maka arah kebijakan pemerintah sudah terhitung kuat untuk menjalankan Program KUR di wilayah seluruh Indonesia.

            Di Indonesia KUR direalisasikan sangat  relevan yaitu dengan upaya pemberantasan kemiskinan mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Implementasi KUR yang berperan sentral dalam menggerakan UMKM dan mampu  mendorong berkembangnya sektor riil sebagai tulang punggung mengentaskan kemiskinan masyarakat, mengingat kredit macetnya juga redah, hal ini sekaligus menunjukan begitu besarnya potensi pengembangan ekonomi berbasis UMKM dan tingginya tingkat ketaatan terhadap pengembalian pinjaman.

            Dengan jumlah pelaku UMKM sebanyak 51,3 juta unit usaha dan mampu menyerap tenaga kerja 90,9 juta pekerja, KUR diharapkan mampu menjadi motor/modal untuk perguliran dan kelancaran usahanya. Kredit usaha rakyat menjadi salah satu program yang sangat membantu gerak laju perekonomian mikro terutama tujuan mulianya yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin.

Di masa mendatang tantangan dari program KUR ini yakni bisa diakses oleh semua pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah dengan fasilitas pelatihan dan bimbingan manajemen wirausaha. UMKM menjadi roda penggerak perekonomian nasional Indonesia yang terbukti tahan banting terhadap badai krisis keuangan di beberapa tahun yang lalu. UMKM diyakini akan menjadi tulang punggung yang kuat dan kokoh karena melibatkan partisipasi aktif secara massal pendudukan Indonesia. Dari hasil penelitian USAID tahun 2010 tercatat ada 53.828.569 orang yang bergerak di sektor UMKM dengan pertumbuhan 2,01 % per tahun, sehingga KUR mempunyai peluang sekaligus tantangan untuk mengakomodasi kepentingan terhadap kebutuhan permodalannya.

Tanggapan kami tentang implementasi KUR di Indonesia adalah sudah berjalan dengan cukup baik mengingat KUR ini dijadikan sebagai roda penggerak usaha mikro kecil menengah ditambah dengan pelatihan yang diselenggarakan, sehingga KUR ini bisa disebut pengembangan masyarakat yang tidak sekedar menyuapi dengan uang tetapi juga dilengkapi dengan pelatihan manajemen. Namun, program ini masih belum tersalurkan secara merata hanya pengusaha UMKM di wilayah Jawa saja yang sudah memaksimalkannya. Selain itu ketika terjadi bencana, warga akan terhambat dalam pengambilan KUR dikarenakan bencana yang mereka alami. Contohnya saat terjadi bencana erupsi gunung Sinabung di Sumatera Utara yang mencapai 5.800 debitur dengan nilai kredit mencapai Rp 85 miliar, banjir bandang di Manado 2.500 debitur dari 12 bank umum dan 3 BPR sebesar Rp 773 miliar dan hitungan sementara korban letusan Gunung Kelud 10.300 debitur dari 7 bank umum ditambah beberapa BPR mencapai Rp 330 miliar. Dengan terjadinya bencana yang tidak terduga tersebut maka proses pengambilan KUR oleh warga yng mengikuti program KUR ini akan terhambat maka pemerintah membuat upaya untuk menanggulangi permasalahan iini yaitu dengan upaya percepat pemulihan dengan memberikan kelonggaran kualitas kredit dan memberikan kredit baru. Kebijakan ini merupakan kebijakan khusus untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terkena bencana.

Apakah program KUR ini tergolong berhasil ? menurut kami ya, karena jika dilihat selama tujuh tahun terakhir penyaluran KUR telah mencapai lebih dari Rp 150 triliun dan diterima oleh sekitar 11 juta debitur, dengan tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan hanya sebesar 4 persen. Itu artinya, hamper semua rakyat Indonesia mendapatkan peluang, bantuan untuk mengubah nasib mereka sendiri dan berusaha keras untuk tidak menyia-nyiakan apa yang telah mereka peroleh.

Sumber :
http://bappeda.kulomprogokab.go.id/article-81-kredit-usaha-rakyat-menghadapi-tantangan-masa-depan-permodalan-umkm-di-indonesia.html
http://www.merdeka.com/uang/warga-korban-bencana-terancam-sulit-dapat-kredit-usaha-rakyat.html
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/08/15/presiden-sby-ungkap-keberhasilan-pnpm-mandiri