Isu yang Mengancam Kedaulatan Rakyat "Pilkada DPRD"

Nama:Desy dwita

kelas : A

Npm :170110130059

Tugas: sistem administrasi negara indonesia

Kpk : Pilkada DPRD tak jamin politik uang yang lenyap

Wakil ketua komisi pemberantasan korupsi bambang widjojanto mengatakan pilihan kepala daerah melalui parlemen tak menjamin praktek. Politik uang lenyap "sistem itu malah melokalisir peredaran duit secara masif dilingkaran parlemen katanya dijakarta. Ahad 28september 2014

Menurut bambang,politik uang yang terkonsentrasi di parlemen saja malah jauh lebih berbahaya. Dan jabatan politik."Ongkos politik akan jauh lebih besar karena duit yang disetor untuk DPRD jumlahnya lebih banyak.

Bambang tak memungkiri bahwa sistem pemilu langsung masih bisa terjadi politik uang. Praktek yank jamak ditemui bagi-bagi uang agar rakyat memilih calon kepala daerah. Namun,hal ini tidak mengakibatkan akses lainya yakni korupsi amanah dan kepercayaan. "Politik uang dalam sistem pemilu langsung urusanya hanya masalah karena rakyat memang butuh uang untuk hidup sehari-harinya.

Sebelumnya, dalil bahwa pemilu langsung menyuburkan praktek politik uang dipakai oleh kondisi merah putih untuk mendesak disahnya revisi undang-undang pemiliha terbatas oleh parlemen bisa menekankan praktek politik uang. Pada kamis,25 september 2014. Sidang paripurna DPR akhirnya mengesahkan itu lewat voting. Partai pro-jokowi yang menghendaki pilkada langsung hanya mengantongi 135 suara