Kenaikkan BBM mengancam Kedaulatan Rakyat

Nama : Desy Kurniasih

NPM  : 170110130053

Kelas : A

Matkul : Sistem Administrasi Negara Indonesia

Kenaikkan BBM mengancam Kedaulatan Rakyat

Menurut Hidayatullah Muttaqin terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan BBM disebabkan oleh tiga yaitu: Faktor teknis, Faktor Spekulatif dan faktor politik ekonomi. Pertama dari sisi faktor teknis kelangkaan BBM terjadi karena supply BBM bersubsidi berkurang sehingga adanya program konveksi Minyak tanah ke gas LPG dan terjadinya goncangan harga Minyak dunia. Kedua faktor spekulatif yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri adanya BBM bersubsidi dan BBM tidak bersubsidi untuk industri menyebabkan disparitas harga. Misalnya berdasarkan harga yang ditetapkan pertamina tanggal 15 desember 2007 untuk wilayah I harga solar bersubsidi Rp 4.300 perliter sedangkan harga solar non bersubsidi mencapai Rp 8.235 perliter. Perbedaan harga ini menyebabkan terjadinya pasar gelap bbm. Sehingga sebagian pasokan bbm untuk masyarakat pada tahap distribusi diselewengkan ke industri apalagi tingkat kenaikan harga bbm non bersubsidi pada bulan desember mencapai 21% lebih Jadi kebijakan pemerintah menghapuskan sebagian subsidi memiliki dampak buruk yakni ekonomi gelap. Ketiga faktor politik ekonomi ini sangat menentukan penguasaan dan harga minyak dunia. Faktor ini pula yang menyebabkan spekulasi lokal dan internasional, dan supply yang tidak berimbang ditingkat nasional.

Kelangkaan BBM membuat keresahan banyak pihak, hal tersebut disebabkan akibat  adanya peningkatan konsumsi di masyarakat dan keterbatasan anggaran untuk mensubsidi. Tingginya kepemilikan mobil pribadi di kota-kota besar dan bertambahnya kendaraan bermotor menjadi penyebabnya. Bertambahnya kendaraan bermotor berdampak pada kemacetan. Dengan kemacetan, jumlah konsumsi BBM menjadi jauh lebih tinggi. Kepemilikan mobil pribadi yang cukup tinggi di kota besar bermula dari program pemerintah yang mengeluarkan kebijakan mobil murah. Penerapan kebijakan ini berdampak pada jumlah mobil baru sangat baik, tidak hanya di kota akan tetapi juga masuk di desa-desa.

Kenaikan BBM berdampak pada harga sembako dan jasa transpotasi yang juga ikut naik. Akibat dari kenaikan harga tersebut membuat kalangan menengah kebawah kalang kabut dalam memenuhi kebutuhannya, dimana dengan pendapatan yang tetap harus memenuhi kebutuhan yang harganya serba naik. Keadaan ini dapat mengancam kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan dimana rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dan menentukan pemimpin atau penguasanya. Kedaulatan rakyat juga berarti pemerintahan dari rakyat , oleh rakyat, dan untuk rakyat Rakyat merupakan unsur yang pertama kali berkehendak membentuk suatu negara. rakyat yang merencanakan, merintis, mengendalikan dan menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan kata lain kedaulatan rakyat adalah dimana segala yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintah harus sesuai dengan keingnan rakyat. sementara itu kenaikan BBM banyak ditentang oleh masyarakat terutama kalangan menengah kebawah. Hal ini mecerminkan kenaikan BBM tidak sesuai dengan keinginan rakyat dan mengancam kedaulatan rakyat itu sendiri.

Diantara hal yang terjadi diatas  pemerintah dapat membuat klasifikasi kebutuhan BBM pada masyarakat, setidaknya pemerintah dapat merancang kebutuhan BBM pada tiga kelompok masyarakat dengan regulasi yang berbeda. Misalnya Pretamak untuk kelas menengah atas pemilik mobil pribadi wajib menggunakan, Premium untuk kendaraan umum (truk, bus, trevel, taxsi dan kendaraan bermotor lainnya, Solar untuk petani, nelayan dan pedangan. Pemilik mobil pribadi menggunakan Pretamak tanpa subsidi harga sesuai dengan pasar, Premium dan solar disubsidi kisaran 30%-50%, dengan harga pokok yang ditentukan pemerintah. Pelaksanan di lapangan pun perlu dilakukan pengontrolan yang ketat, jika mobil mengisi premium dikenai sanksi berupa tuduhan pencurian, dan SPBU tidak menjual ke pengecer agar tidak disalah gunakan, sedangkan petani dan nelayan dalam proses produksi dapat menggunak solar, dan dapat membeli dengan mengecer. Ataupun pemerintah mengilangkan program kebijakan mobil murah. Dengan itu tetap tidak memberatkan masyarakat menengah bawah, mengalihkan penggunaan mobil pribadi ke mobil umum, dan mengurangi kemacetan.